Pembahasan APBD-P 2015 Provinsi NTB akan Diperketat

0
690

Johan Rosihan
Johan Rosihan

LOMBOKita – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Nusa Tenggara Barat, Johan Rosihan mengatakan pihaknya memperketat pembahasan APBD Perubahan tahun 2015. Sebab, itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya program siluman. Dimana, seringkali kesepakatan program tersebut lahir tanpa disepakati Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Kita menginginkan alur pembahasan KUAS/PPAS yang menjadi patokan di APBD Perubahan jelas sehingga tidak ada perubahan apapun saat pembahasan berjalan,” ujar anggota Banggar DPRD NTB, Johan Rosihan kepada wartawan di Kota Mataram.

Menurutnya, meskipun dalam APBD Perubahan tidak terlalu banyak penambahan program. Namun, pembahasan tetap harus diperketat. Pihaknya pun mengapresiasi TAPD Pemerintah Provinsi yang terus melakukan pembenahan di masing-masing internal SKPD.

Ia menuturkan, pihaknya terus mendorong pengetatan pembahasan anggaran sebagai bentuk penertiban agar tidak ada lobi-lobi anggaran dibelakang layar antara pimpinan SKPD dengan mitra komisi.

Johan menambahkan pembahasan KUA/PPAS telah berlangsung lima kali. Dimana, salah satu agenda prioritas yang dibahas adalah terakomodasi program aspirasi dewan hasil reses dalam pembahasan tersebut.

Dirinya mencontohkan keinginan masyarakat yang paling banyak adalah pembangunan jembatan, pengaspalan jalan, perbaikan saluran drainase, perpipaan dan program fisik serta infra struktur air bersih lainnya.

“Aspirasi dewan mengakomodir permintaan rakyat yang tidak terfasilitasi dalam Musrenbang. Namun tidak juga menambah program dalam APBD-P. Hanya penambahan volume dan titik sebar sesuai dapil masing-masing anggota,” ungkapnya. (ari/lbk)