29.5 C
Mataram
Jumat, Desember 3, 2021
BerandaBeritaSerap Aspirasi Warga Saat Reses, Tuan Guru Satriawan Jelaskan Pentingnya Regulasi Perlindungan...

Serap Aspirasi Warga Saat Reses, Tuan Guru Satriawan Jelaskan Pentingnya Regulasi Perlindungan Keluarga

LOMBOK BARAT — Dalam masa reses tahap III (Tiga) Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat TGH. Satriawan, Lc., M.A.  Mengadakan Reses untuk menyerap aspirasi masyarakat di Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, bertempat di Aula SDIT Insan Mulia Kediri Lombok Barat, Ahad, (17/10).

Dalam kesempatan tersebut Tuan Guru Satriawan memaparkan terkait pentingnya perkuat komunikasi antar seluruh keluarga untuk melindungi ketahanan keluarga.

“Keluarga sebagai intensitas terkecil dalam tatanan kehidupan, menjadi bagian terpenting dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu memperkokoh keluarga menjadi tanggungjawab bersama, tanggungjawab kolektif dari kita semua”, ungkap politisi asal Gerung ini.

Dihadapan para hadirin yang hadir beliau menjelaskan fungsi dan tugas anggota DPRD “Tugas kami di Legislatif tingkat Provinsi adalah menyusun aturan dalam hal ini Peraturan Daerah (Perda).” Jelas Tuan Guru Satriawan

Keluarga yang kokoh akan terwujud dengan diikuti oleh aturan yang melindungi ketahanan keluarga. Sehingga kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pernikahan dini, angka perceraian yang cenderung meningkat saat ini, agar bisa diminimalisir dan menemukan solusi yang tepat.

“Dan Alhamdulillah, saat ini telah disahkan Peraturan Daerah (Perda) Tentang Pencegahan Pernikahan Anak. Perda ini, sebagai jawaban atas beberapa kasus masalah keluarga sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya.” Tambah yang juga anggota Dewan Syariah DPW PKS NTB

Dengan telah diterbitkannya peraturan daerah ini, Ia berharap agar kerja perlindungan ketahanan keluarga berjalan dengan saling bersinergi, melakukan diskusi-diskusi ilmiah, yang menghadirkan pakar di bidangnya. Sehingga menghasilkan pikiran-pikiran cerdas dan strategis yang bisa dijadikan rekomendasi untuk  diajukan ke DPRD  Provinsi Maupun kabupaten menjadi Raperda.

RELATED ARTICLES

Tinggalkan Balasan

Most Popular

Recent Comments